Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pertaruhan Kedaulatan Bangsa (merdeka)

Meskipun usiaku masih berkepala dua, namun aku cukup mengenal sejarah pergerakan di Indonesia. Selain karena senang membaca berbagai literature dan filsafat sosial-politik, terutama sekali pergaulanku selama hampir 10 tahun ini adalah bersama dengan beberapa tokoh pergerakan Indonesia, era 70-an hingga 90-an.

Tokoh pergerakan itu, bukanlah orang-orang yang secara instan muncul dalam percaturan politik pergerakan di Indonesia, melainkan dia yang telah di tempa bertahun-tahun baik dalam kaderisasi serikat-serikat dan yang dilahirkan oleh “rasa sakit” rakyat terhadap pemerintahan intoleran dan “undemokrasi” rakyat.

Saat ini aku bertempat tinggal di Jakarta. Ibukota negara Indonesia yang menjadi etalase dunia, menjadi wajah Indonesia di pergaulan international. Bukan karena tempat berkumpulnya semua suku-agama-ras dan magnet bagi para pencari kerja saja, namun lebih dalam lagi, Jakarta adalah sentra kebijakan nasional dirancang, diperdebatkan dan diberlakukan. Sehingga tidak bisa kita menempatkan Jakarta hanya sebagai kotanya orang betawi, sebuah kota di barat pulau Jawa, kota besar dan terpisah dengan kota-kota lain di Indonesia. Tidak! Jakarta adalah milik seluruh bangsa Indonesia. bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras yang bersepakat membangun persatuan membentuk negara merdeka untuk kemerdekaan rakyat. Bhinneka tunggal ika, Tan hana dharma mangwra!

Berbagai peristiwa penting yang menentukan arah berjalannya negeri “bangsa garuda” banyak terjadi di Jakarta. Mulai dari Proklamasi kemerdekaan 1945, terbentuknya pemerintahan rakyat Indonesia menentang imperialisme barat, kelahiran Orde baru hingga tumbangnya disertai gerakan Reformasi 1998 yang dipelopori mahasiswa, terjadi di Jakarta. Namun masih ada satu hal yang belum berubah dari peristiwa-peristiwa lintas generasi itu. Yakni, mental budak-inlander, yang menghamba kepada kekuasaan modal negara-bangsa lain-kepentingan negara-bangsa lain. Mengkhianati prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangwra-berbedalah namun satu jua, tidak ada pengabdian yang mendua selain kepada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Suatu malam, Aku berkesempatan berdiskusi “tak langsung” dengan salah satu tokoh pergerakan dari Jawa timur mengenai Jakarta hari ini. Mahmud de biasa dia dipanggil rekan sejawatnya. Walaupun bertempat di jawa timur, namun semestinya seorang pejuang rakyat, dia pun memikirkan dan terlibat dalam berbagai aksi untuk kepentingan nasional-rakyat Indonesia. Secara prinsip, pandangannya tentang Jakarta sejalan dengan apa yang kumaksud dengan Jakarta adalah kota strategis bagi kepentingan nasional. Artinya, menguasakan Jakarta sebagai kota di tangan rakyat, akan menentukan tercapainya satu langkah menuju kedaulatan rakyat di seluruh Indonesia. namun sebaliknya, menyerahkan Jakarta kepada kaum penghamba kekuasaan modal negara-bangsa lain, akan menentukan satu langkah terwujudnya bencana kehancuran bangsa yang telah 71 tahun merayakan Proklamasi kemerdekaannya ini.

Aku memperkirakan selisih umurku dengan bung Mahmud ada di kisaran angka 10-20 tahunan. Tentu dia lebih tua dariku. Secara empirik, banyak hal yang bisa ku ambil pelajaran darinya. Dalam paparannya, bung Mahmud menilai bahwa kaum pergerakan pasca Reformasi 1998 kehilangan nilai perjuangan dan jati diri perjuangannya. Babak akhir tumbangnya Orde baru 98 silam, bukannya di gunakan untuk memulai kembali melangkah di program strategis nasional sesuai cita-cita kemerdekaan Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, namun kaum pergerakan di era Reformasi itu justru berebut tempat di lingkaran elite, “memperbaiki nasib” hidupnya yang selaras dengan kesengsaraan rakyat saat menjadi aktivis dulu dan mencabut diri dari pergumulan rakyat miskin-dimiskinkan dan tertindas-ditindas.

Lihat saja Jakarta kini, menuju pertarungan politik di Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti, dikotomi yang terbentuk bukanlah mengenai nilai kepentingan ideologis rakyat. Namun blok antara pendukung calon popular dan non-popular. Dan itu melibatkan “mantan” kaum pergerakan di dalamnya, dari yang era Orba hingga generasi muda yang mengaku  sebagai “perwakilan” aktivis 1998. Banyak dari mereka berada di dalam tim calon-calon popular yang saat ini bertempur mempersoalkan perbedaan SARA (suku, agama, ras), “melupakan” semangat dan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip terbentuknya negara Indonesia merdeka.

Alasan kaum “aktivis momentumental” ini mendukung calon popular, tak lain adalah tentang uang, tentang perjuangan politik sebagai profesi mencari uang, meneguhkan dirinya sebagai inlander-alat-agennya kaum kapitalis-penindas rakyat. Pilihan dan sikap politiknya kemudian adalah mengenai bagus-tidaknya (secara fisik) seorang kandidat pemimpin, bukan mengenai benar-tidaknya (secara nilai prinsip kerakyatan) tindakan seorang kandidat pemimpin daerah itu.

Mayoritas calon kandidat untuk Pilgub DKI Jakarta 2017 di mata bung Mahmud hanyalah berkedok popularitas saja, tidak pernah terbukti keberpihakannya terhadap rakyat. Namun, menurut bung Mahmud, ada satu calon kandidat yang berbeda, calon itu lahir dan dibesarkan dari pergerakan rakyat. Edysa girsang namanya, akrab disapa Eq. seorang aktivis pendiri Forkot dan Frontjak di kisaran pergerakan 1998 silam. Tetapi sayangnya, menurut bung Mahmud, pertarungan Eq dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 tidak di dukung rekan sejawatnya dulu sesama aktivis 1998. Eq ditinggalkan rekan sejawatnya yang “menjual idealism” perjuangan rakyat kepada para calon popular.

Aku mengutip pernyataan bung Mahmud kepada para kaum “aktivis momentumental” di tim calon popular itu. “Teman-temanku di lingkaran kontesasi Pilkada Jakarta dan pemerintahan, contohlah Eq, maju sebagai calon DKI 1 namun tetap anti money politik. Dimana dan kemana para aktivis DKI yang lain? Katanya menolak demokrasi uang? Kenapa masih memilih mereka yang mantan pejabat, mantan penguasa, konglomerat, Orbais dan sebagainya. Katanya menolak Ahok yang “konglo podomoro”? kenapa tidak satupun kalian aktivis DKI yang memberikan support kepada Eq, seorang yang jelas darah-keringatnya bersama kalian memperjuangkan hak rakyat puluhan tahun silam?. Hingga sekarang, Eq masih konsisten, mendampingi warga memperjuangkan hak yang dirampas negara-alat kaum penindas, gerakannya jelas, bukan hanya kirim surat ke elite politik pragmatis. Ini sejatinya sudah jelas didepan mata yang “lengkap” prasyaratnya. Kenapa masih tetap memilih yang 11-12 dengan Ahok yang saat ini dibenci rakyat Jakarta? Aku bertanya-tanya, katanya menginginkan perubahan?atau ternyata hanya mau nitip badan aktivis yang sudah kelelahan?.”

Kudalami maksud pernyataan bung Mahmud itu. Begitu satir, dia tidak sekalipun bermaksud “membunuh” rekan sejawatnya kaum pergerakan. Aku mengilustrasikan bung Mahmud dengan pernyataannya itu, adalah sebagai seorang teman yang membawa cermin untuk dihadapkan ke muka temannya, agar teman-temannya dapat melihat noda ludah kering yang berceceran di wajahnya.

Sesaat setelah kudapat makna pernyataan bung Mahmud itu, segera aku berjanji akan menuliskannya untuk disebar luaskan kepada seluruh “Teman berjuang” di Jakarta. Inilah penuntun refleksi itu, dariku untuk “teman berjuang” hingga “kawan seperjuangan” Indonesia. aku adalah tangan kirinya Indonesia, aku adalah sayap kirinya burung garuda Pancasila dan aku adalah warna merahnya bendera Indonesia.  

Baca Selengkapnya

Seruan di tanggal 17 Agustus 2016

Negara Indonesia yang kita cintai telah memasuki usia 71 tahun sejak berdirinya pada 17 Agustus 1945 silam. Negara yang berdiri atas perjuangan bersejarah selama ratusan tahun telah berdiri kukuh dengan nama republic Indonesia!

Dengan semangat membara para pemuda revolusioner kita, para founding father kita telah mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu kemerdekaan yang di idam-idamkan seluruh rakyat tertindas! Menyambut dengan sorak sorai bergembira datangnya hari kemenangan rakyat atas penjajahan yang terjadi di bumi pertiwi ratusan tahun lamanya!

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang di kumandangkan Soekarno dari Pegangsaan Jakarta, telah membuktikan kepada kita bangsa Indonesia sekalian, bahwa Kemerdekaan itu pasti! Bukanlah sebuah angan-angan kosong saja! Dengan persatuan seluruh rakyat, bangsa yang kala itu sangat miskin dan tertindas pun mampu membangkitkan kekuatan dirinya, yakni hasrat meraih kemerdekaan! Bebas dari penindasan! Bebas dari kesengsaraan! Itulah cita-cita terbentuknya negara Indonesia merdeka!

Namun kini, negara republic yang dengan tangan sendiri meraih kemerdekaan-mengusir penjajah, telah menjadi pembunuh rakyatnya. Cita-cita berdirinya negara yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dengan semangat menuju kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah terabaikan! Pemerintahan yang berjalan kini telah lepas dari rel nya Revolusi kemerdekaan Indonesia! pemerintahan kini lebih mengutamakan kepentingan kaum pemodal-pengembang-pengusaha besar. Menomor duakan kepentingan sejatinya rakyat Indonesia. Papan-sandang-pangan-pendidikan dan kesehatan menjadi barang mewah bagi rakyat, Kesejahteraan sosial telah menjadi mimpi di rumah-rumah rakyat, di pemukiman yang kumuh itulah  rakyat Indonesia harus bertahan hidup melangsungkan nafas sebagai bangsa Indonesia. Sedang di sudut lain kota, rumah mewah-gedung raksasa-kantor pemerintahan megah bertengger sombong penuh keangkuhan! Mengacuhkan tangis rintih rakyat Indonesia yang kelaparan, kedinginan dalam ruang kekecewaan atas pendustaan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh pemerintahan ini. Mengingkari amanah undang-undang dasar 1945 dan Pancasila!

Bangunlah saudaraku sekalian setanah air! Bersatulah, bebaskan ibu pertiwi dari jerat kaum pemodal-penindas rakyat! Laksanakan kembali pemerintahan rakyat! Menuntaskan jalannya Revolusi Indonesia! kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat!

Merdeka!

Merdeka!

Salam Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia!

Baca Selengkapnya

Indonesia hari ini memperingati hari kebangkitan nasional. Namun apakah peringatan masih sebatas peringatan saja?. Seharusnya 108 tahun kita sebagai bangsa Indonesia merayakan hari kebangkitan nasional, maka semestinya kita pun sebagai bangsa Indonesia dapat memahami arti sejatinya kebangkitan nasional.

Kita sadari saat ini bahwa berbagai macam kondisi yang terjadi, masih belum berpihak kepada rakyat banyak. Masih terlampau banyak produk kebijakan yang menyakiti rakyat. Penggusuran pemukiman rakyat atas nama pembangunan, Reklamasi teluk yang bertujuan untuk kepentingan kaum pemodal-pengusaha besar saja, kebijakan ekonomi yang memberangus ekonomi kerakyatan, pendidikan yang masih berorientasi uang dan keuntungan saja, dan masih banyak hal lainnya.

Artinya, Indonesia secara nation belumlah bangkit! Karena rakyat Indonesia sendiri sebagai pemilik hak atas nation ini masih disengsarakan, belum makmur-sejahtera, masih terjajah, belum merdeka sepenuhnya. Lantas bagaimana seharusnya arah kebangkitan nasional saat ini? Yakni, harus menuju tujuan berbangsa dan bernegara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

“Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jelas, kesana tujuan kita sebagai bangsa Indonesia untuk bangkit secara nasional!”.

Parameter keberhasilan bangkitnya Indonesia sebagai negara berbangsa adalah terwujudnya amanat dari pembukaan UUD 1945 itu. Tapi sayangnya, belum lagi kita bersepakat untuk memulai mewujudkan cita-cita itu, banyak kejadian menyedihkan menimpa beberapa saudara kita.

Peristiwa pemerkosaan sadis yang dialami yuyun, Eno dan saudara kita lainnya merupakan wujud belum terpenuhinya kesejahteraan kita sebagai rakyat. Hal itu merepresentasikan rendahnya kualitas pendidikan dan ekonomi yang didapatkan oleh rakyat, dalam hal ini baik korban maupun pelaku.

Maka ingatlah, bahwa seseorang tidak akan memiliki niat bertindak kriminal jika urusan perut dan kecerdasan serta nilai filosofis pendidikan telah ia dapatkan. Dan seseorang pun tidak akan menjadi korban kriminal jika tidak terjadi kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat.

Persoalan (kriminal) ini tidak hanya diselesaikan secara subyektif pelaku saja, namun harus menyelesaikan juga masalah obyektifnya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dan tidak boleh kita melemahkan dan merendahkan salah satu gender sebagai subyek yang selalu menjadi korban, karena amanah pembukaan UUD 1945 tidak membedakan gender, tidak mendiskriminasikan ras, agama dan suku. Semua sama di mata UUD 1945, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun yang sangat penting untuk dipahami rakyat adalah, bahwasanya kesejahteraan yang dimaksud tersebut dalam skema Negara-bangsa haruslah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah rakyat. Yakni sebuah pemerintahan Negara dimana kolektif massa rakyat yang menentukan arah kebijakan politik-ekonomi Negara tersebut. melalui sebuah majelis permusyawaratan yang terdiri dari perwakilan-perwakilan massa rakyat inilah produk kebijakan yang sesuai kehendaknya rakyat dapat terwujud!

Demokrasi rakyat ini merupakan demokrasi yang terpimpin oleh kolektif massa rakyat. Bukan demokrasi keterwakilan dalam susunan dewan perwakilan yang berisi para anggota fraksi dari partai borjuasi. Namun harus pula dipahami bahwa system kepemimpinan kolektif massa rakyat ini tentu harus memiliki wujud senyatanya berupa mesin politik ideologis, yakni berupa partai politik massa rakyat yang revolusioner! partai politik massa rakyat yang memiliki arah tujuan cita-citanya adalah revolusi! yakni menghancurkan tatanan system kemodalan dan menciptakan tatanan system kesetaraan, dengan kekuasaan mutlak ditangan kolektif massa rakyat yang telah terhimpun dalam partai politik revolusioner tersebut.

Jangan pernah menggantungkan cita-cita kesejahteraan rakyat kepada kaum borjuasi dan partai politik borjuis penghamba kekuasaan modal-kaum pemodal-kapitalisme, bangun alat politik revolusioner-partai politik massa rakyat yang agenda utamanya adalah menumbangkan kapitalisme!

Hanya dengan jalan itulah cita-cita pembukaan undang-undang dasar 1945 dapat terwujud dan menyelesaikan agenda revolusi Indonesia, untuk membentuk tatanan system masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia!

Baca Selengkapnya

“Pesta Rakyat UGM” dan Tugas Ke Depan Kaum Muda Revolusioner

oleh : Moses Teatime dan Ivan Haynorth

Bagi rakyat pekerja, 1 Mei atau May Day adalah simbol perlawanan, hari dimana mereka yang martabatnya diinjak dan hak-haknya dirampas, yang keringatnya diperas dan suaranya dibungkam, menunjukkan semangat perlawanannya. Momentum yang digulirkan oleh aksi May Day oleh buruh dilanjutkan di Universitas Gadjah Mada (UGM), yang tidak luput dari kemarahan rakyatnya. Pada 2 Mei lebih dari tujuh ribu mahasiswa, buruh tenaga kependidikan (TenDik) dan pedagang kantin Sosial-Humaniora (kantin Bonbin) tumpah ruah ikut serta menorehkan sejarah perlawanan lewat aksi “Pesta Rakyat” di lobi dan halaman depan Gedung Pusat UGM (Balairung). Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional oleh Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada ini menjadi salah satu aksi massa besar pertama di Kampus Biru paska-reformasi 1998. Tuntutannya berkisar masalah tunjangan kinerja dari tenaga kependidikan, penggusuran kantin Bonbin, dan kenaikan uang kuliah tunggal (untuk rincian tuntutan, lihat catatan di bawah).

1 mei 2016

Kaum buruh Indonesia, bersatulah! Rebut kemerdekaanmu dari kelas penguasa-pengusaha penindas!

Kembalikan arah berjalannya Negara Indonesia ke jalan tegak lurus revolusi Indonesia, wujudkan semangat dan cita-cita berdirinya Negara Indonesia! Melindungi segenap tumpah darah Indonesia menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia!

Tanggal 1 mei yang dijadikan sebagai symbol perjuangan dan kemenangan bagi kaum buruh terus digelorakan setiap tahunnya. Meskipun perlawanan dan perjuangan buruh akan terus bergema setiap harinya demi mendapatkan kemenangan serta terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (pekerja), namun tanggal 1 mei tetap memiliki posisi penting bagi serikat-serikat buruh di seluruh dunia, termasuk serikat buruh di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal 1 mei sebagai hari libur nasional, ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan partisipasi pemerintah terhadap gerakan buruh di seluruh dunia. Namun tanpa keberpihakan terhadap kepentingan dan kebutuhan kelas pekerja, maka semua produk kebijakan yang melibatkan kelas pekerja di dalamnya tidak akan berjalan dengan maksimal dan justru menguntungkan kaum pemodal-pengusaha besar saja.

Wujud tidak berpihaknya Negara-pemerintah dalam kepentingan dan kebutuhan kelas pekerja salah satunya adalah komitmen menjamin hak berdemokrasi rakyat (kelas buruh) sesuai amanat UUD 1945 dan UU ketenagakerjaan. Pada kenyataannya, Negara-pemerintah banyak absen dalam menjamin hak berdemokrasi tersebut. Dominasi kepentingan pengusaha besar-kaum pemodal melalui regulasi-peraturan international membuat Negara lemah terhadap kewajibannya untuk melindungi segenap tumpah darah rakyatnya. Sehingga melalui otoritas yang besar itu, pengusaha besar-kaum pemodal dengan langgeng mengintervensi jaminan hak berdemokrasi buruh dan berpeluang besar dengan lancar melakukan operasi “pemberangusan” serikat buruh. Hal ini bisa dipahami jika mengumpulkan banyak fakta di lapangan terkait ancaman PHK yang dilakukan para pengusaha kepada buruh yang melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja, padahal kedua aktifitas itu merupakan hak mutlak buruh yang dijamin oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang menghalang-halangi aksi tersebut.

Akhir 2015 lalu, pemerintah melalui kementrian tenaga kerja menerbitkan PP pengupahan, yang di respon secara massa aksi oleh serikat buruh, karena dianggap formulasi penghitungan upah tersebut merugikan kaum buruh dan melemahkan usaha penguatan ekonomi kaum buruh. Sehingga ini menunjukkan kurangnya keberpihakkan pemerintah dalam upaya menguatkan ekonomi kaum buruh. Tidak sampai disitu saja, pemerintah “berpangku tangan” dalam komitmennya menjamin hak-hak buruh. Dalam aksi penolakan terhadap PP pengupahan tersebut, diwarnai oleh bentrokan fisik antara kaum buruh dan aparatur kepolisian. Namun jika dicermati dari berbagai dokumentasi tempat kejadian perkara, maka akan kita dapati bahwa provokasi bentrokan itu muncul dari pihak aparatur, yakni satuan khusus kepolisian yang menggunakan seragam bertuliskan “turn back crime”. Melalui dalih pembubaran paksa massa, satuan “turn back crime” ini merusak serta meninju sejumlah massa hingga berujung pada ditangkap dan ditetapkannya sejumlah massa sebagai tersangka kericuhan aksi (yang disebut aksi anarkis oleh media-media konvensional). Peristiwa ditangkapnya aktivis buruh ini sejatinya merupakan bentuk kriminalisasi gerakan buruh, karena komponen yang mendukung seseorang dijadikan tersangka tidak pernah dapat dipenuhi. Justru fakta berupa dokumentasi dan kronologi yang telah dihimpun menunjukkan bahwa aparatur kepolisian berseragam “turn back crime” itulah yang secara beringas merusak mobil komando serikat buruh dan memukuli sejumlah aktivis buruh. Dari bukti-bukti tersebut, seharusnya Negara hadir untuk segera menyelesaikan perselisihan ini, karena jika Negara melakukan pembiaran terhadap masalah ini, maka wujud Negara hanyalah sebagai instrument (alatnya) kaum penindas untuk mengkebiri gerakan rakyat (buruh) dan melanggengkan aparatur Negara sebagai alat yang digunakan untuk melemahkan serta menghancurkan gerakan buruh melalui aksi anti demokrasinya dan intimidasi fisiknya menggunakan penyelewengan wewenang seragam dan senjata. Lantas untuk apa kita mempertahankan Negara-pemerintahan yang hanya menjadi alat untuk menindas rakyatnya?

Tidak hanya tentang praktek anti demokratisasi di dunia perburuhan, kaum buruh Indonesia juga dihadapkan dengan serentetan masalah normative yang sejatinya jika kebutuhan normative buruh terpenuhi, maka jembatan menuju kesejahteraan ekonomi kaum buruh setahap dan pasti dapat terbentang. Lemahnya kualitas jaminan sosial (hak-hak normative buruh, jaminan kesehatan buruh dan keluarga, asuransi keselamatan kerja, tunjangan rumah layak dan pendidikan anak buruh serta berbagai tunjangan lainnya), politik upah murah dan sistem kerja kontrak-outsourching yang berlaku dalam hubungan kerja saat ini adalah salah satu contoh produk kebijakan yang tidak berpihak kepada kelas pekerja. Melalui sistem itu, buruh tak ubahnya seperti budak yang menjual tenaganya demi mendapatkan sepiring makanan untuk dibagikan dengan keluarga, tak memiliki kemerdekaan penguatan ekonominya, tak mampu menyimpan upah lebih demi masa depannya, dan terus menggantungkan nasibnya kepada majikan pemberi kerja untuk mendapatkan sepiring makanan lagi keesokan harinya. Tidak selamanya seorang buruh bisa terus mendapatkan sepiring makanan dari majikan pemberi kerja itu. Melalui sistem kerja kontrak-outsourching, maka tidak ada jaminan bagi buruh untuk terus bekerja di perusahaan tersebut. Berbagai alasan subyektif dari majikan pemberi kerja, seorang buruh dapat diberhentikan kapanpun sekehendak majikan-bos dan digantikan dengan “budak” baru yang masih segar tenaganya, polos pikirannya, dan sangat membutuhkan pekerjaan. Sistem perburuhan seperti ini bisa disebut sebagai perbudakan modern, yakni kaum buruh sebagai budak terhisap-tertindasnya, dan borjuasi-kapitalis sebagai majikan penindasnya.

Tidak ada argumentasi yang rasional bagi kaum buruh untuk menyandarkan harapan kesejahteraannya kepada Negara-pemerintahan yang hanya berkepentingan memeras keringat buruh dan menjadi alatnya kaum borjuasi-kapitalis. Satu-satunya hal rasional bagi perjuangan nyata kaum buruh-kelas pekerja hanyalah merebut kekuasaan pemerintah-Negara dari tangannya kaum borjuasi-kapitalis penindas dan segera menyelenggarakan pemerintahan rakyat dibawah kepemimpinan kelas pekerja demi mewujudkan kesetaraan-kesejahteraan sosial seluruh rakyat, tanpa kelas penindas, tanpa kelas tertindas.

Hidup Buruh!
Hidup Rakyat!
Bangun Partai Kelas Pekerja Revolusioner!

Sekilas Tentang Pemiskinan Rakyat

Kaum Buruh-Kelas Pekerja Indonesia, Bersatulah!

Tempa Kualitas Perjuangan Kelas dan Berkuasalah!Pimpin Rakyat menuju Kesejahteraan!

Indonesia krisis pemimpin yang memahami dan bervisi untuk mewujudkan cita- cita berdirinya Negara seperti yang tertulis jelas dalam pembukaan UUD 1945. Banyak dari produk kebijakan hari ini jauh dari kebutuhan dan kehendak rakyat. Baik yang di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.  Bahkan segala kebijakan public saat ini cenderung menguntungkan kaum golongan kelas atas, yakni pengusaha besar dan kaum pemodal. Kaum pemodal yang dimaksud ini adalah kapitalisme, yakni mereka yang berupaya menyelenggarakan agenda-agenda liberalism (mekanisme pasar bebas).

Liberalism salah satu tujuannya adalah melemahkan Negara dengan cara deregulasi atau merubah semua perundang-undangan Negara yang melindungi hak-hak sosial masyarakat dalam suatu Negara.  Mengadu domba antar lembaga negara, memecah belah persatuan dan kesatuan warga Negara, dll. Artinya jika pelaksana Negara di kuasai oleh orang-orang yang pro terhadap kepentingan kapitalisme, maka Negara merupakan instrument atau alat yang digunakan kaum liberalis untuk menindas rakyat demi memeras dan mendapatkan untung sebesar-besarnya dari rakyat.

Sejak era Orde baru scenario penguasaan negeri ini sudah mulai dilancarkan. Pertama dibuatlah persepsi agar rakyat tak percaya instrument hukum, tahap pertama itu terwujud. Maka terciptalah Amandemen Undang-Undang yang digunakan untuk menderegulasi undang-undang yang berfungsi melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kemudian dibubarkannya DPA (Dewan Pertimbangan Agung) sebagai tempat harapan rakyat untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden terhadap segala hal yang mengenai hajat hidup rakyat banyak. lantas MPR peran dan fungsinya dikerdilkan, sehingga tidak ada lagi wadah penjaga demokrasi rakyat berjalan di republic ini. Kemudian perbankan dijauhkan dari sector-sektor kehidupan rakyat kecil, agar petani nelayan makin miskin dan melakukan urbanisasi ke kota-kota dimana pabrik dibuat dan disediakan kaum kapitalis untuk mengakumulasikan modalnya (melipat gandakan keuntungan) dan mengeksploitasi (memeras) tenaga para pekerja dengan politik upah murah. Sementara di kota-kota sendiri bisnis rumahan dimatikan karena kalah dengan pasar-pasar modern yang menjual produk-produk milik asing. Dengan terselenggaranya sistem ini (kapitalisme), maka watak ekonomi rakyat yang awalnya produksi menjadi penerima gaji (saja) sehingga kesejahteraan ekonominya bergantung kepada majikan pemberi kerja dan dipermainkan oleh politik upah murah serta ancaman pemecatan secara sepihak.

Sementara yang kalah dalam pertarungan ekonomi menjadi gelandangan dan pengemis, pemulung dan lain-lain  yang disebut sebagai sampah masyarakat. Sebagian lagi bertahan hidup dengan mendirikan bangunan diatas tanah yang berbahaya seperti bantaran kali. Yang disebut Tanah Negara (sehingga sering dicap sebagai bangunan liar). Namun anehnya di lahan tersebut terdapat RT-RW, listrik-air  mengalir di daerah tersebut. Kelurahan sebagai instrument Pemda mengetahui keberadaan RT-RW tersebut, PLN sebagai perusahaan Negara memberikan ijin penyaluran listrik ke daerah tersebut, seandainya tanah itu adalah tanah liar? Lantas siapa yang patut disalahkan jika telah puluhan tahun mereka tinggal disana, beranak pinak? Di titik inilah seharusnya Negara beserta pemerintahannya hadir untuk melindungi dan memelihara rakyatnya.

Namun karena sistem berjalannya Negara adalah kapitalisme yang memiliki serentetan agenda (neo)liberalism, maka pemerintahannya pun akan menghasilkan produk kebijakan yang pro terhadap kepentingan kaum kapitalis itu dan menjadikan rakyat kecil sebagai beban pembangunan (kaum kapitalis) sehingga harus digusur-disingkirkan. Dari sinilah kita seharusnya mampu berpikir cerdas menghadapi segala bentuk program pemerintahan yang bernama pembangunan-perapihan-penertiban dan sejenisnya. Ditujukan untuk siapa proyek pembangunan itu? Rakyat Indonesia sebagai pemilik utama tanah air ini, atau kaum pemodal dengan kapitalisme sebagai mazhabnya?

Siapapun orangnya, jika dia menyelenggarakan program-program yang jauh dari semangat cita-cita pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, maka dipastikan dia adalah skrup kecil pelaksana agenda global, yang dapat disebut sebagai agen kapitalisme international anti kesejahteraan rakyat banyak.

Baca Selengkapnya

Reklamasi dan impian kelas borjuasi

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah.

Sedangkan pengertiannya secara ilmiah dalam ranah ilmu teknik pantai, reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau.