Kandidat pemimpin Negara 5 tahun kedepan itu adalah: sama secara isi-berbeda secara bentuk

Percaturan politik nasional mulai memanas pasca pemilu legislative 9 juli lalu. Bahkan manuver (3 partai besar peserta pemilu 2014 : PDI P, GOLKAR, GERINDRA) partai politik pun  kian mantap membentuk poros arah politik nasional 5 tahun ke depan.Namun yang kemudian menurut saya harus di pahami adalah : “apakah rivalitas kedua poros politik dari pasangan kandidat saat ini merupakan representative dari kepentingan rakyat? Atau konstelasi politik saat ini hanyalah salah satu varian bentuk dari kelanjutan dinasti penindas rakyat?”  

Satu bulan ini, media massa kita (dari cetak hingga elektronik) memiliki isu populer untuk dibahas, isu itu adalah  terkait poros politik yang terbentuk oleh pasangan kandidat presiden 2014-2019, yang pertama poros dari pasangan Jokowi-Jusuf kala yang di dukung oleh PDI P, NasDem, PKB, Hanura dan berikutnya adalah pasangan Prabowo-Hatta yang di usung oleh Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS. Dan hal itu menjadi sesuatu yang “dibuat” sangat wah sehingga masyarakat kita terserap untuk mengikuti isu populis yang bahkan belum menunjukan kejelasan posisi politiknya 5 tahun mendatang. Mengapa saya berani mengatakan bahwa kedua poros yang terbentuk itu belum menunjukan kejelasan posisi politiknya, itu bisa kita lihat dari visi dan misi yang diusung kedua pasangan kandidat tersebut.semua “kompak” dalam meminjam semangat perjuangan soekarno membentuk Negara ini. Sederhananya kedua kandidat mengusung program untuk mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politk, dan berkepribadian dalam hal kebudayaan. Hanya saja terdapat pengembangan di sana dan sini seperti contoh prabowo  yang akan “membangunkan” macan asia sebagai semangat kepemimpinannya dalam melaksanakan program program kemandirian ekonomi nasional, yang jika kita ingat bahwa semboyan macan asia memang pernah mengaung di bumi Indonesia pada era orde baru di bawah rezim militeristik Soeharto yang kala itu “sang macan asia” (Indonesia) harus tumbang saat badai krisis moneter yang melanda meluluh lantakkan perekonomian nasional yang memang tidak mempunyai pondasi yang kuat dalam menyokong program pembangunanisme-nya. Lantas langkah apa yang akan dilakukan Prabowo dalam evaluasi kegagalan membangunkan macan asia ala orde baru? Kemudian jokowi yang  telah mengikrarkan perlunya di laskanakan revolusi mental bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki “nasib” masyarakat Indonesia yang hidup miskin dan sengsara di “tanah kaya SDA”.

Dalam perspektif perjuangan kelas tertindas atau rakyat korban system yang tidak pro terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyat, maka kita temukan beberapa kejanggalan yang dapat kita kritisi terkait visi dan misi para kandidat tersebut. Yang pertama soal berdikari di bidang ekonomi ala kedua kandidat apakah berarti membangun industrialisasi nasional? Jika iya, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah menasionalisasikan asset SDA Indonesia dari tangan investor/korporasi asing yang menguasai lebih dari 80% bahan baku strategis ekonomi international. Membangun industrialisasi nasional sejatinya adalah membangun infrastruktur di bawah kontrol rakyat, karena pada dasarnya industrialisasi nasional berarti melaksanakan kegiatan ekonomi guna pemenuhan kebutuhan seluruh  masyarakat yang kemudian rakyat memiliki kewenangan penuh dalam  mengelola SDA alam tersebut. Inilah semangat dari, oleh dan untuk rakyat dalam aspek perekonomian nasional, bukan membiarkan penguasaan modal oleh investor/korporasi menggurita dan menghegemoni setiap keuntungan atas eksploitasi nya terhadap SDA Indonesia serta  hanya memberikan wilayah kecil keterlibatan bangsa Indonesia dalam “manajemen” dan kepemilikan atas SDA tersebut dan memberikan wilayah besar keterlibatan bangsa Indonesia dalam posisi “budak modern” atau buruh tertindas dengan upah kecil-jika  dapat dianalogikan sebagai upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya satu hari itu saja, dan harus menjadi budak modern lagi esok hari untuk memenuhi kebutuhan hidup esok hari pula. Pertanyaannya kemudian adalah siapa pasangan kandidat yang mampu melaksanakan semangat perjuangan rakyat Indonesia membangun industrinya sendiri berdasarkan azas ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat seperti yang tertulis diatas? Prabowo jelas pernah mengatakan tidak akan melakukan nasionalisasi asset dari penguasaan pemodal asing. Ini berarti bahwa strategi yang dilakukan prabowo adalah upaya kompromis dengan kekuatan pemodal asing yang telah merasakan “nikmatnya” SDA Indonesia. Secara psikologis kelas “pedagang international” itu tak akan pernah bersedia mengurangi keuntungan yang dihasilkan baik dari segi hasil produksi maupun dari segi pemberian hak normative buruhnya. Artinya upaya kompromis yang dilakukan Prabowo hanya akan menghambat dan meredam semangat pembangunan industry nasional dibawah kontrol rakyat. Lantas bagaimana dengan pasangan Jokowi-Jusuf kalla? Harus diakui bahwa Jokowi mempunyai pengalaman membangun usaha semasa di Solo dulu, dan Jusuf kalla adalah salah satu master di ranah pengusaha nasional . namun yang kita bicarakan saat ini adalah membangun industrialisasi nasional yang saat ini 80% SDA strategis ekonomi  telah dikuasai oleh pemodal asing. Seberapa besar modal yang mereka punya untuk bersaing dan mengambil alih penguasaan SDA dari tangan pemodal international itu? Bahkan jika ditambah dengan “patungan modal” dari semua partai yang mendukungnya pun masih tidak akan mampu “memerah putihkan” SDA Indonesia dari tangan pemodal international tersebut, ditambah dengan konsesi yang harus dialami mereka atas serangkaian perjanjian yang telah di buat pada era rezim sebelumnya. Melanggar perjanjian perdagangan international itu berarti menantang Negara ekonomi kuat untuk berperang dan mengancam keselamatan masyarakat Indonesia karena invasi militer yang sering dilakukan guna menundukan perlawanan dari Negara berekonomi lemah yang kaya SDA seperti Indonesia atas pembangkangannya terhadap perjanjian perdagangan international yang sejatinya hanya menguntungkan pihak pemodal international tersebut. Seperti yang dialami Venezuela era rezim hugo chaves yang memimpin perlawanan rakyatnya lepas dari jeratan Neoliberalisasi. Muncul pertanyaan kemudian adalah, beranikah pasangan kandidat ini (jokowi-jk) yang nota bene berasal dari kelas borjuis menengah dan tidak mempunyai pengalaman memimpin massa revolusioner dari kelas tertindas untuk melawan kungkungan pemodal international ? beranikah pasangan kandidat ini mengorbankan kesempatan “mensentosakan” hidupnya demi perjuangan kemerdekaan sepenuhnya rakyat Indonesia dari jeratan pemodal international?

 Kedua, terkait revolusi mental yang diikrarkan jokowi, apakah sesuai dengan semangat perubahan (radikal) mental yang telah dikaji dalam perspektif perjuangan kelas tertindas? Atau itu hanyalah penggunaan bahasa sebagai ilusi bagi kaum oposisi system yang radikal? Sehingga meminimalisir kontradiksi dan mendapatkan simpati yang luas bahkan dari kaum oposisi haluan keras namun pragmatis. Jokowi menggambarkan revolusi mentalnya adalah merubah mental “kuli” bangsa Indonesia menjadi mental “produktif”. Hal ini dapat kita kaitkan dengan analisa yang pertama tadi, mental produktif yang dibangun guna kepentingan siapa? Jika dimaksudkan bagi kepentingan rakyat maka jokowi harus berani mengambil kepemimpinan massa untuk melawan segala jeratan Neolib berupa perjanjian sebagai program dari globalisasi. Namun karena perhitungan analisa kita mengkerucut pada posisi Jokowi-JK (wakil kelas borjuis) tidak akan berani mengambil sikap melawan tersebut, maka kita sampai di titik bahwa mental produktif yang dimaksudnya adalah meningkatkan daya kerja dan skill bekerja masyarakat (buruh) Indonesia dalam melipat gandakan keuntungan produksi pelaku ekonomi nasional yang mayoritasnya adalah pemodal international sebagai penguasanya dan terus memperkuat undang-undang ketenaga kerjaan yang pro pemodal, yaitu system kerja kontrak dan politik upah murah. Untuk mencapai tujuan dari revolusi mental semu ala kelas borjuis itu, maka diperlukan langkah awal yang sudah bertendensi kesana, yaitu melalui program pendidikan yang kapitalistik atau sarat akan kepentingan modal (komersialisasi-liberalisasi-privatisasi) dengan menciptakan silabus pendidikan yang hanya mempersiapkan peserta pendidikan ke “persaingan” dunia kerja di lapangan kerja yang sempit, sehingga mental peserta pendidikan bukan lagi soal mengilmiahkan suatu ilmu guna menjawab kebutuhan sosial masyarakat dan alam, namun bergeser ke arah memperdalam skill yang digunakan sebagai bidang posisi permintaan perusahaan (yang masih dikuasai oleh asing). Artinya sebesar dan sedalam apapun skill yang dipunyai bangsa Indonesia setelah mengenyam pendidikan yang kapitalistik itu, tetap tidak akan mampu membangkitkan kekuatan perekonomian dan kepribadian bangsa Indonesia, karena skill hebatnya dalam bentuk produktifitas tinggi adalah untuk melipat gandakan keuntungan perusahaan yang bukan milik rakyat Indonesia dan praktis sesungguhnya produk dari pendidikan (yang kapitalistik) itu adalah seorang buruh yang berintelektual namun karena system yang berlaku dia harus tunduk kepada kekuasaan modal (dan pemodal), “tidak ada yang berubah dari perubahan mental” ala kelas borjuis ini (jokowi). Tetap kembali kepada mental kuli-buruh.

Segarang apapun bahasa mereka ( pasangan kandidat presiden dan wapres 2014) dalam persaingan mencari dukungan massa, sedetil apapun mereka menggunakan semboyan semboyan soekarno, semua dari mereka bukanlah representative dari perjuangan rakyat kelas tertindas yang hari ini di wakili mayoritasnya oleh kaum pekerja (buruh, buruh tani, nelayan). Karena berdikari ekonomi, berdaulat politik, dan berkepribadian secara budaya ala soekarno adalah sebuah turunan dari gagasan membingungkan yang diciptakan soekarno melalui program revolusi dua tahap nya. Dimana dia (soekarno) telah menunda semangat perjuangan kelas revolusioner (buruh) yang memimpin revolusi dan membangun industrialisasi nasional menjadi revolusi borjuis dan membangun kapitalisme dalam negeri yang dipimpin oleh borjuis nasional (namun baru lahir) dan harus belajar dari borjuis international dibawah otoritasnya. Ini membuktikan gagasan revolusi dua tahap soekarno adalah salah satu tindakan pragmatis yang dilihat oleh kelas borjuasi (soekarno itu sendiri).