Kala Romantisme Cinta Presiden Salah Arah

Sejak akhir abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-19, kota Paris di Perancis dan menara Eiffel mendapatkan reputasi sebagai kota romantis. Julukan tersebut berakar dari gerakan seni Romantisisme, budaya kaum borjuis kerajaan yang mempopulerkan bahasa cinta dalam berbagai karya dari seniman dan penyair yang mengagungkan emosi, gairah serta keindahan kota Paris. 

 

 

Pada abad ke 20, Paris menjadi salah satu kota pertama yang gencar mengiklankan paket liburan dan bulan madu mewah kepada pasangan di seluruh dunia, menjadikan memadu kasih sebagai komoditas utama pariwisata mereka. Sejak keberhasilan strategi pariwisata tersebut, memunculkan fenomena kebiasaan para pasangan mengabadikan momen romantis mereka berlatar Menara Eiffel hingga memasuki era modernitas sosial media kini, kebiasaan membagikan momen saat berfoto berlatar Menara Eiffel tetap dilakukan dan mengukuhkan reputasi Paris sebagai kota romantis seakan permanen hingga saat ini.

Romantis erat kaitannya dengan ungkapan atas perasaan suka bahagia yang juga mewujud salah satunya karena perasaan cinta kasmaran bagi sepasang insan. Meskipun, romantis dan perasaan cinta tidak sesempit hanya dilakukan oleh sepasang insan yang sedang dimabuk cinta saja. Perasaan cinta mestinya luas dan berlaku untuk berbagai aspek dalam kehidupan. Utamanya jika rasa cinta sebagai bentuk kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya dimiliki oleh seorang presiden, tentu rasa cinta yang akan dilakukannya selalu menempatkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam hidupnya.

Namun dalam kapitalisme, cinta terhadap keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah perkataan munafik dari para penganutnya. Jikapun ada kesempatannya kapitalisme membahas tentang keadilan dan kesejahteraan, maka itu hanya terbatas untuk dirinya dan golongan kecilnya semata. Jika seorang presiden merupakan penghamba kekuasaan modal dan menjadi penganut setia kapitalisme, maka rakyat hanya akan menjadi komoditas untuk dieksploitasi tenaga dan hartanya demi akumulasi keuntungan kapitalis.

 

MBG adalah ilusi kaum Kapitalis

Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah proyek ambisius Presiden Prabowo Subianto yang dijadikan satu program strategis nasional dan diterapkan dengan serampangan. Selain fakta banyaknya kasus anak Indonesia yang keracunan makanan tersebut dan proyek-proyek siluman pengadaan penunjang program yang bernilai fantastis menguras APBN, MBG disinyalir merupakan cara rezim dalam “merampok” uang rakyat demi kepentingan Prabowo dimasa mendatang.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai badan resmi yang menjadi payung untuk penyelenggaraan MBG telah berulang kali melakukan tindakan yang termasuk dalam praktek korupsi secara terang-terangan. Beberapa diantaranya adalah :

1. Pengadaan 21.000 Unit Motor Listrik senilai sekitar Rp1 triliun yang menuai kritik tajam karena dinilai tidak esensial untuk urusan perbaikan gizi dan disinyalir melakukan markup harga besar-besaran dengan menggandeng mitra penyedia unit yang tidak jelas dibandingkan dengan vendor lain yang transparan dan bisa diaudit oleh publik.

2. Pengadaan Perangkat Teknologi Bernilai Fantastis: BGN kedapatan membeli puluhan ribu unit laptop dan komputer tablet secara besar-besaran. Padahal, Center for Budget Analysis (CBA) mengungkap Menteri Keuangan sebelumnya sempat menolak anggaran ini, namun BGN diduga mengakali aturan dengan mengubah istilah nama anggarannya.

3. Pengadaan Televisi 75 Inci dan Alat Rekam: BGN menganggarkan pengadaan ribuan unit TV berukuran 75 inci hingga alat perekam suara (voice recorder) senilai Rp10 miliar yang dinilai sangat mengada-ada.

4. Kaos Kaki Senilai Rp6,9 Miliar: BGN mengalokasikan miliaran rupiah untuk membeli ribuan pasang kaos kaki dengan harga satuan mencapai Rp100.000 per pasang.

5. Peralatan Semir Sepatu & Handuk: Laporan investigasi Koran Tempo menemukan BGN menggelontorkan dana jumbo untuk menyewa Event Organizer (EO) mewah, membeli handuk mandi, sikat semir, hingga puluhan ribu pasang sepatu.

Selain upaya korupsi melalui proyek pengadaan, pelaksanaan program MBG juga sarat akan kecurangan yang dilakukan para pejabat penguasa. Berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Juknis Tata Kelola MBG, setiap yayasan atau mitra penyedia fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum berhak menerima insentif tetap sebesar Rp6.000.000 per hari dengan Sistem Fixed Availability Fee dan tetap cair meskipun hari libur.

Partai politik koalisi pendukung pemerintahan Prabowo, TNI-POLRI dan jajaran pejabat pemerintahan lainnya, memaksimalkan kebijakan pro kapitalis ini untuk merampok uang rakyat. Setidaknya saat ini sudah ada lebih dari 8000 titik dapur SPPG yang mayoritas diantaranya dimiliki oleh Partai politik koalisi pendukung pemerintahan Prabowo, TNI-POLRI dan jajaran pejabat pemerintahan lainnya tersebut. Uang negara yang diperoleh dari rakyat mengalami pemborosan anggaran sebesar Rp 41 miliar per hari hanya untuk memberikan insentif jutaan tersebut kepada pemilik SPPG.

Ironisnya, pemilik SPPG meraup uang jutaan rupiah setiap harinya, sementara itu anggaran porsi MBG untuk anak bangsa sebesar Rp 13.000,- yang realisasinya digunakan untuk pengadaan MBG hanya sebesar Rp 8.000,- dan itu sudah ditegaskan oleh pejabat BGN, karena ada pemotongan untuk gaji ahli gizi, biaya gas, kemasan, hingga akuntan. Sangat mustahil memberikan makanan bergizi untuk anak sekaligus mensejahterakan pelaku UMKM penyedia bahan makanan dengan anggaran Rp 8.000,- per porsi nya.

Padahal, beberapa negara lain yang sudah menerapkan program makan bergizi gratis untuk pelajar, seperti Jepang misalnya, sudah mampu membentuk system yang lebih efisien dan menghasilkan manfaat yang lebih luas dan merata daripada sekedar memberi makan anak manusia saja, bahkan mampu membentuk karakter beradab dan berdisiplin bagi anak murid.

 

19 Juta Lapangan Kerja Adalah Dusta

Karl Marx dalam teorinya menyatakan bahwa kapitalisme selalu membutuhkan pengangguran agar sistem tersebut bisa tetap hidup dan berjalan. Marx menyebut kelompok pengangguran ini dengan istilah terkenal, yaitu Industrial Reserve Army atau Tentara Cadangan Pekerja. Bagi kaum kapitalis (pemilik modal), pengangguran bukanlah sebuah kegagalan sistem, melainkan sebuah kebutuhan struktural yang sengaja diciptakan dan dipelihara.

Pengangguran adalah senjatanya kapitalisme untuk menekan buruh. Karena jika semua orang di suatu negara bekerja (full employment), para buruh akan memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Buruh bisa dengan mudah menuntut kenaikan gaji tinggi atau fasilitas yang lebih baik. Jika pemilik modal menolak, buruh bisa mengancam untuk pindah ke pabrik lain yang membutuhkan tenaga kerja. Namun, dengan adanya jutaan pengangguran di luar pabrik (tentara cadangan), posisi buruh yang sedang bekerja menjadi lemah. Pemilik modal bisa berkata: "Jika kamu tidak mau digaji murah atau mengeluh soal fasilitas, silakan keluar. Ada ribuan orang di luar sana yang menganggur dan siap menggantikan posisimu dengan upah lebih rendah."

Selain itu, dengan tetap menjaga ketersediaan pengangguran dalam jumlah banyak, Kapitalisme juga memiliki kekuatan yang berfungsi sebagai alat penekan mental bagi buruh yang aktif bekerja. Ketakutan akan kemiskinan dan kehilangan pekerjaan membuat para buruh menjadi patuh, rajin, tidak berani melakukan protes/demonstrasi demi keadilan dan kesejahteraan hidup mereka dan terpaksa menerima kondisi kerja yang buruk demi bertahan hidup.

Visi-misi Prabowo-Gibran pada forum Debat Pilpres 2024 menyampaikan janji fantastis yang menggiurkan bagi Masyarakat, yaitu akan menciptakan 19 juta lapangan kerja untuk generasi muda dan kaum Perempuan. Dengan pendekatan teori Karl Marx, maka pernyataan terkait lapangan kerja fantastis adalah pepesan kosong kaum borjuasi dalam kontestasi Pemilu yang bertujuan hanya untuk mendulang suara pemilih saja.

 

Krisis Global, Efisiensi untuk rakyat, Traveling Hedon untuk Penguasa

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Melalui aturan ini, Prabowo menargetkan penghematan belanja negara hingga Rp306,7 triliun. Instruksi ini mencakup pemotongan anggaran alat tulis kantor (ATK) hingga 90%, pemangkasan acara seremonial, serta larangan ketat bagi aparatur sipil negara (ASN) melakukan studi banding atau perjalanan dinas ke luar negeri.

Namun, narasi penghematan ini nyatanya bertolak belakang dengan apa yang telah diketahui oleh publik, yakni :

1. Struktur Kabinet Gemuk (Kabinet Merah Putih)

Kebijakan pertama yang dinilai kontradiktif adalah keputusan Prabowo memperbanyak jumlah kementerian dan lembaga menjadi 48 kementerian. Struktur kabinet yang sangat gemuk ini secara otomatis membengkakkan alokasi APBN untuk biaya operasional, gaji, fasilitas menteri dan wakil menteri, serta pengadaan kantor baru, yang dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi.

2. Tingginya Intensitas Perjalanan Luar Negeri Presiden

Meskipun ASN dilarang keras melakukan perjalanan dinas luar negeri, catatan menunjukkan bahwa sejak dilantik hingga akhir Mei 2026, Presiden Prabowo telah melakukan sekitar 51 kali kunjungan luar negeri.

3. Skandal Korupsi dan Pemborosan di Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah diulas sebelumnya.

Kontras antara instruksi "ikat pinggang" bagi rakyat sementara elit politik menikmati fasilitas dari kabinet gemuk dan proyek negara inilah yang menjadi wujud nyata sebagai bentuk inkonsistensi ide dengan tindakan di lapangan. Pemerintah tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% serta menaikkan harga BBM nonsubsidi yang padahal jika Pemerintah bersedia menata hulu-hilir, Indonesia sejatinya mampu memiliki kedaulatan termasuk dalam hal energi. Singkatnya, beban fiskal negara saat ini dialihkan ke rakyat yang harus menanggungnya. Padahal, dalam konteks berdemokrasi, pemerintah adalah pelayan rakyat yang semestinya ditunjuk untuk bekerja menyelesaikan persoalan dan menyediakan kebutuhan rakyat, bukan malah menjadi penindas dan menyengsarakan hidup rakyat dengan diperas tenaganya untuk membiayai hidup mewah para borjuis penguasa.

Dunia saat ini sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi yang sangat berat karena Inflasi Pangan dan Energi global melonjak akibat konflik geopolitik dunia yang tak kunjung usai akibat keserakahan Kapitalis Amerika Serikat dan Zionis Israel yang mengancam ketertiban dan kedamaian dunia. Hal tersebut membuat harga barang-barang impor dan biaya produksi didalam negeri naik. Diberlakukannya Suku Bunga Tinggi global membuat nilai tukar Rupiah melemah, bahkan mencapai titik terendah sepanjang sejarah Republik berdiri. Dampaknya, industri dalam negeri kesulitan memproduksi, modal asing keluar, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terjadi diberbagai sektor formal.

Kenyataan semakin pahit terjadi saat instruksi efisiensi dengan pengetatan anggaran untuk rakyat dilakukan dengan tegas bahkan pemerasan melalui pajak sangat massif dilakukan, namun ironi tercipta dari diberlakukannya upah atau gaji yang diterima anggota Dewan (legislative) dan Menteri yang angkanya mencapai ratusan juta per bulan (gaji pokok +tunjangan), sementara rakyat terutama kelas pekerja dihantui dengan Upah Minimum Regional (UMR) rendah, kenaikan harga kebutuhan hidup dan bekerja serta ancaman PHK massal.

Dengan pelbagai kerusakan yang telah ditimbulkan, rejim Prabowo sangat jelas terlihat sebagai kegagalan kaum borjuis dalam memimpin Negara yang justru menjerumuskan rakyat kedalam kesengsaraan dan membawa Negara kearah kebangkrutan. Sejatinya, rakyat memiliki kekuatan yang besar untuk menarik mandat dan menggulingkan rezim kapitalistik Prabowo-Gibran dan menggantinya dengan kepemimpinan kelas pekerja revolusioner. Karena, memimpin semestinya dengan romantisme cinta untuk mencintai rakyat, mencintai kebenaran, mencintai keadilan sosial menyeluruh dan mencintai kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jangan sampai memimpin dengan romantisme cinta terhadap sesama borjuis apalagi, jika sampai terjadi perasaan cinta yang menyimpang dari kodrat ilahiah.